Gaza- Sahabat Palestina Memanggil+-

Desain memori Palestina terpahat dengan resolusi PBB (242 – 338 – 194) yang menuntut kembalinya para pengungsi Palestina dan pemberian kompensasi untuk mereka, dan kemudian pada perlunya penarikan penjajah Israel dari tanah yang diduduki pada tahun 1967.

Lebih dari 7 juta pengungsi Palestina dipisahkan oleh diaspora di negara-negara dunia dan disatukan oleh hak untuk kembali dan kompensasi setelah prahara Palestina (nakbah) pada tahun 1948. Sementara 6 juta lainnya tinggal di wilayah Palestina yang diduduki penjajah Israel, mereka menderita karena serangan setiap sehari yang dilakukan penjajah Israel pada tanah, tempat-tempat suci dan manusiannya.

Tanda penderitaan para pengungsi adalah kamp-kamp pengungsi Pelstina yang tersebar di wilayah Palestina yang diduduki Israel, Yordania, Suriah, Lebanon, dan negara-negara lain, yang sebagian besar mengalami kondisi buruk dengan tingkatan yang berbeda-beda.

Tanggal 20 Juni, adalah mementrum peringatan Hari Pengungsi Sedunia, yang dimulai pada tahun 2000 setelah keluar keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang secara khusus memaparkan obsesi dan persoalan para pengungsi serta mencari cara-cara untuk memberi bantuan kepada mereka di bawah naungan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).

Prahara dan para pengungsi

Perayaan Hari Pengungsi Sedunia disuarakan oleh lebih dari satu kekuatan di Palestina yang diduduki Israel. Jutaan pengungsi Palestina di dalam dan luar negeri sedang menunggu keadilan untuk isu persoalan mereka yang didukung oleh legitimasi internasional dan resolusi PBB.

Di Jalur Gaza ada 8 kamp pengungsi Palestina, sementara 24 lainnya tersebar di Tepi Barat dan al-Quds. Dan sebanyak 12 kamp dan komunitas pengungsi Palestina di Lebanon, dua kamp pengungsi di Suriah, 13 kamp pengungsi di Yordania, 3 di antaranya tidak secara resmi terdaftar. Sementara itu para pengungsi Palestina berkumpul di daerah-daerah terpisah di sejumlah negara Arab seperti Irak.

Guru Besar Hukum Internasional, Prof. Dr. Abdul Karim Shabir, kepada Pusat Informasi Palestina, mengatakan bahwa UNRWA didirikan oleh resolusi internasional untuk memantau penderitaan para pengungsi Palestina di kamp-kamp pengungsi dan wilayah-wilayah Palestina dan untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan melalui lembaga-lembaganya dan lembaga-lembaga masyarakat sipil.

Dalam beberapa tahun terakhir, UNRWA mengalami krisis keuangan yang terus memburuk di lima wilayah operasinya (Lebanon – Yordania – Suriah – Gaza – Tepi Barat), yang menyebabkan pengurangan layanannya dan pemecatan sejumlah karyawan kontrak dan pekerjaan sementara.

Dia menambahkan, “Kamp-kamp pengungsi Palestina di diaspora, terutama di Lebanon dan kamp-kamp lain tidak layak untuk kehidupan manusia. Banyak rumah yang ada sangat buruk, tidak memiliki layanan kesehatan yang sesuai dan kelemahan UNRWA berdampak pada lembaga-lembaga masyarakat sipil di kamp-kamp tersebut.”

Pemerintah AS selama era Presiden Donald Trump telah memotong bantuan finansial untuk UNRWA, yang berjumlah sekitar 600 juta dolar. Keputusan Amerika ini sebagai bagian dari rencana untuk memberangus isu persoalan pengungsi Palestina dan menekan rakyat Palestina agar menerima apa yang disebut deal of century (kesepakatan abad ini).

Dr. Shabir mengningatkan ketidaksetujuan pengalokasian untuk pengawai senior dan anggaran operasional lebih dari (40%) dari anggaran UNRWA; yang akhirnya mempengaruhi kelangsungan layanan dasarnya untuk para pengungsi.

Dia melanjutkan, “Resolusi PBB pertama tentang hak pengungsi Palestina untuk kembali dan kompensasi untuk semua pengungsi adalah resolusi 194. Kemudian PBB membentuk UNRWA untuk melayani para pengungsi. Setelah pendudukan Israel atas Palestina tahun 1967, PBB mengeluarkan resolusi 242 dan 338, yang menganggap Tepi Barat dan Gaza serta (al-Quds Timur) sebagai wilayah yang diduduki Israel dan Israel wajib menarik diri dari wilayah tersebut.”

Hari Pengungsi Sedunia adalah hari yang mengingatkan komunitas internasional tentang penderitaan yang dialami pengungsi Palestina yang telah berlangsung selama 72 tahun. Masyarakat yang belum berhasil mengembalikan pengungsi Palestina dan memberikan kompensasi kepada para pengungsi sesuai dengan Resolusi PBB (194) yang dikeluarkan pada Desember 1948 untuk mendukung hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah airnya dan mendapatkan kompensasi.

Pakar hak asasi manusia Palestina, Salah Abdul Ati, mengatakan, “Komunitas internasional belum berhasil mengimplementasikan resolusi PBB tentang hak kembali pengungsi Palestina dan kompensasi untuk mereka. Konflik dalam masalah pengungsi tidak didasarkan pada yang benar dan yang salah, tetapi lebih pada perimbangan kekuatan.”

Dia melanjutkan, “Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, perimbangan kekuasaan telah mengendalikan penegakan hak-hak dan hukum. Hal ini terjadi secara khusus pada para pengungsi Palestina. di mana kinerja PBB tidak beranjak aktif untuk menghukum penjajah Israel atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap para pengungsi Palestina.”

(sumber : info palestina)

Bagikan