New York – Sahabat Palestina Memanggil+-
Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perundingan di Timur Tengah,  Wennesland  mengungkapkan keresahannya yang mendalam terkait berlanjutnya perluasan dan ekspansi permukiman Israel khususnya di wilayah yang sangat sensitive.

Hal itu dinilai Winnsland sebagai tindakan mengukuhkan dan mengkristalkan penjajahan Israel dan menggagalkan serta merusak peluang berdirinya negara Palestina merdeka dan terintegrasi secara geografis.

Dalam presentasinya di Dewan Keamanan PBB terkait realisasi resolusi nomer 2334, Winnsland mengatakan pada Kamis lalu bahwa aktivitas permukiman ini mengancam harapan terwujudnya solusi pendirian dua negara. Permukiman-permukiman Israel illegal dan melanggar berat undang-undang internasional. Pejabat PBB ini mendesak Israel menghentikan segera semua jenis kekerasan permukiman Israel.

Winnsland secara khusus mempresentasikan kepada Dewan Keamanan PBB terkait laporan ke-17 terkait realisasi resolusi 2334 yang terbit pada 2016 yang menyerukan Israel menghentikan segera dan penuh terhadap semua aktivitas permukiman di tanah Palestina terjajah termasuk dari wilayah AL-Quds timur dan menghormati penuh undang-undang terkait.

Winsslad mengatakan, aktivitas permukiman telah berlangsung selama medio yang direkam oleh laporan antara 11 Desember 2020 hingga 23 Maret 2021.

Ia mengisyaratkan rencana pembangunan 800 unit hunian yang dilakukan Israel dan telah membuka tender 1900 unit hunian di permukiman-permukiman yang ada di wilayah C di Tepi Barat, selain 210 unit hunian di Al-Quds timur.

Ia mengatakan, sekitar 40% unit bangunan permukiman itu ada di permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Koordinator proses perundingan perdamaian di timteng ini menyebutkan bahwa terjadi pertumbuhan pesat dalam penggusuran dan penyitaan fasilitas milik warga Palestina termasuk proyek yang didanai oleh dunia internasional.

Ia mendesak Israel agar menghentikan segala proses penggusuran bangunan dan pengusiran warga Palestina dan komitmen dengan undang-undang kemanusiaan internasional dan menyetujui rencana yang memungkinkan bagi masyarakat Palestina membangun secara legal.

Winnsland juga menyatakan bahwa ijin bangunan yang dikeluarkan Israel untuk warga Palestina hampir mustahil diperoleh.

Dalam rentang medio laporan PBB di atas tercatat Israel menggsusur 325 fasilitas bangunan dan digusur warga Palestina sendiri untuk menghindari denda yang diterapkan Israel. Akibatnya, sebanyak 465 orang terusir, 235 di antaranya anak-anak dan 105 perempuan.
(sumber/pip)

Bagikan