Baghdad – Sahabat Palestina Memanggil +
Warga Palestina di Irak melewati tahun baru kali ini sama seperti mereka meninggalkan tahun sebelumnya. Krisis yang kompleks merenggut hidup, kemapanan, dan mata pencaharian mereka, di tengah-tengah tindakan yang diambil terhadap mereka oleh otoritas resmi dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).Jurnalis Palestina Hassan Khaled merangkum pemandangan warga Palestina di Irak pada tahun 2020, yang dimulai dengan pembataan keputusan no. 202 tahun 2017. Pembatalan ini mengakibatkan beberapa hal. Di antaranya adalah terhalanginya keluarga karyawan yang meninggal untuk bisa mendapatkan manfaat dari gaji pensiun. Kemudian pembatalan kartu jatah bantuan, juga terhalangnya pengungsi Palestina untuk bisa mendapatkan pemeliharaan sosial, dan keadaan menjadi lebih buruk, karena hak untuk memiliki properti juga dilarang.

Hassan Khaled menjelaskan bahwa selama tahun 2020 dan sebelumnya, tidak ada undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur kehidupan pengungsi Palestina di Irak. Yang membuat hidup mereka semakin rumit adalah bahwa Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) membatalkan klausul tunjangan sewa, yang tadinya mencakup lebih dari 250 keluarga Palestina yang hidup atas biaya UNHCR, setelah keributan akibat keputusan itu, hanya tersisa 50 keluarga saja yang mendapatkan tunjangan sewa.

Dia menambahkan, “Pada tahun lalu, pengungsi Palestina menghadapi krisis Corona tanpa ada dukungan pemerintah atau UNHCR. Sedangkan kedutaan Palestina hanya memberikan bantuan ala kadarnya, dengan memberikan perawatan yang dibutuhkan oleh mereka yang terinveksi, selain bantuan dari para pengusaha dan badan amal Irak dan Palestina. Sedangkan tahun 2020, sekitar 20 warga Palestina meninggal di Irak akibat Corona.”.

Mengenai masalah para tahanan dan orang-orang yang dihilangkan secara paksa, aktivis Palestina ini menjelaskan, “Otoritas Palestina tidak melakukan upaya nyata untuk membebaskan para tahanan. Semua kunjungan para pejabat Otoritas Palestina sama sekali tidak menyinggung masalah tersebut.”

Adapun sisi positif dari kehidupan pengungsi Palestina di Irak, aktivis sipil Jamal Mahmoud, menjelaskan kepada kantor berita Arab Quds Press, bahwa apa yang dikeluarkan oleh parlemen Irak dalam sidang untuk mengamandemen ayat tentang Palestina yang berada di Irak, dan untuk memperlakukannya kembali seperti saudara Iraknya, diharapkan akan selesai (disetujui), agar ada kapasitas hukum.

Mahmoud menegaskan bahwa “organisasi-organisasi Palestina tidak memiliki peran apa yang dapat kami rasakan sebagai orang Palestina di Irak.” Dia menyatakan bahwa ada frustrasi yang luar biasa dalam jiwa para pengungsi Palestina. “Gagasan yang tersebar luas di kalangan rakyat, bahwa masalah ini bagi Otoritas Palestina tidak lebih dari perdagangan dalam keprihatinan dan penderitaan kami. Mereka jadikan kami sebagai proyek investasi yang dikhususkan untuk kepentingan dan keuntungan finansial mereka. Bukti-bukti akan hal ini sangatlah banyak,” katanya.

Dia menyatakan bahwa banyak pejabat Palestina yang mengunjungi Irak. “Meskipun banyak permintaan kami untuk bertemu dengan mereka, namun hal itu tidak terjadi. Hal itu mencerminkan pengabaian mereka atas penderitaan rakyat Palestina di Irak,” terangnya.

Dia menambahkan, “Kami sebagai orang Palestina di Irak, benar-benar tidak tahu apa yang menanti kami di tahun 2021. Akan tetapi jika amandemen ayat tersebut tidak disetujui, mengenai perlakuan pada kami secara hukum di Irak, maka masalah ini akan menjadi lebih buruk dari yang ada.”

Sekitar 4 ribu pengungsi Palestina saat ini tinggal di Irak dalam kondisi sulit, terutama setelah tindakan yang diambil terhadap mereka oleh pemerintah Irak, yang membatalkan keputuasan no. 202, serta penghentian kerja UNHCR dan tunjangannya sewa yang diberikan kepada para pengungsi dan penyediaan pengobatan.
(sumber/pip)

Bagikan