Gaza, Sahabat Palestina Memanggil – Ghazi Hamad, Wakil Menteri Pembangunan Sosial di Gaza, mengatakan bahwa wilayah Palestina, terutama Jalur Gaza, berada dalam kondisi ekonomi yang sulit karena akumulasi tindakan-tindakan agresif penjajah Israel, yang meningkat bersamaan dengan meletusnya intifadhah kedua pada tahun 2000.
Menurut data Program Nasional Palestina untuk Perlindungan Sosial bulan Juli 2019, jumlah keluarga di Jalur Gaza yang mendapat manfaat dari layanan program ini mencapai 70.645 keluarga (425.292 individu) atau 20% dari penduduk Jalur Gaza yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrim menurut rata-rata pemeriksaan mata pencaharian (PMTF) yang digunakan di kementerian pembangunan. Untuk diketahui bahwa sekitar 12.000 keluarga ada dalam daftar tunggu hingga saat ini.
Data Program Nasional Palestina untuk Perlindungan Sosial menunjukkan bahwa sebanyak 46.910 keluarga adalah keluarga pengungsi (276.663 individu). Keluarga-keluarga ini diusir dari rumah dan properti mereka oleh penjajah Israel pada tahun 1948.
Hamad menyatakan bahwa 37% penerima manfaat Program Nasional Palestina untuk Perlindungan Sosial, kepala keluarganya adalah wanita. Sementara jumlah keluarga yang mendapat manfaat dari program transfer tunai mencapai sekitar 70 ribu keluarga, di mana sekitar 26.000 keluarga, kepala keluarganya adalah wanita.
Dia menyebutkan bahwa sebanyak 15% dari para wanita yang menjadi kepala keluarga yang mendapat manfaat dari Program Nasional Perlindungan Sosial adalah janda, dan sebanyak 24,7% dari anggota keluarga miskin adalah anak-anak.
Jumlah janda yang menjadi kepala rumah tangga sebanyak 10.719 wanita. Sisanya adalah para wanita yang belum menikah atau sudah menikah tetapi memikul tanggung jawab keuangan untuk keluarga mereka, sebagai akibat dari ketidakmampuan laki-laki untuk mengelola keluarga mereka secara finansial karena cacat atau mendekam di dalam penjara Israel.
Menurut data Program Nasional Perlindungan Sosial Palestina, ada 104.992 anggota keluarga miskin yang usianya di bawah 18 tahun.
Hamad menjelaskan bahwa 70% keluarga di Jalur Gaza adalah keluarga yang rawan pangan. Sejumlah besar penduduk Jalur Gaza terpaksa untuk membeli makanan dan air minum melalui pinjaman karena lemahnya pendanaan makanan untuk keluarga miskin dan tidak tersedianya air minum yang layak untuk diminum.
Hamad menyebutkan bahwa 32,5% penerima manfaat Program Nasional Perlindungan Sosial Palestina menerima bantuan ransum. Sementara jumlah keluarga yang mendapat manfaat dari program bantuan ransum mencapai sekitar 23.000 keluarga, 29,5% lansia mengepalai keluarga miskin.
Menurut data Program Nasional Perlindungan Sosial Palestina, 20.856 orang tua (usia 60 tahun ke atas) menjadi kepala keluarga miskin di Jalur Gaza. Sementara jumlah lansia yang menjadi anggota keluarga miskin sekitar 36.072 lansia.
Hamad menyebutkan bahwa 56,5% kepala keluarga miskin paling tidak menderita satu penyakit kronis, sekitar 39.914 kepala keluarga miskin. Sementara sekitar 70,8% keluarga miskin paling tidak memiliki satu pasien penderita penyakit kronis. Dan sebanyak 12,8% kepala keluarga miskin, mereka adalah orang-orang penyandang cacat.
Menurut data Program Nasional Perlindungan Sosial Palestina, 9009 kepala keluarga miskin adalah penyandang cacat.
Menurut Hammad, blokade penjajah Israel di Gaza sejak tahun 2006, pembatasan lalu lintas warga dan barang, serta berulangnya agresi Israel dan perpecahan internal, merupakan faktor-faktor yang telah menciptakan realitas politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks dan sulit di Jalur Gaza. Dia menyatakan bahwa indikator kemiskinan di Gaza merupakan yang tertinggi di dunia.
Dalam pernyataan yang disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Gaza, Ahad (20/10/2019), bertepatan dengan Hari Internasional untuk Memerangi Kemiskinan, Hamad menyatakan, “Kenyataan ini telah menambah tingkat kemiskinan dan pengangguran di Jalur Gaza, yang mencapai sekitar 75% pada tahun 2019. Sebanyak 70% penduduk Jalur Gaza adalah rawan pangan. Sebanyak 33, 8% berada di bawah garis kemiskinan ekstrim dan 65,6% keluarga miskin adalah pengungsi.”
Hamad menambahkan bahwa upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, internasional dan lokal sebagian besar adalah bantuan. Dia menjelaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut hanya bisa memenuhi sekitar 50% dari kebutuhan dasar keluarga miskin, di tengah-tengah perubahan cepat yang menghalangi setiap upaya pembangunan.
Dia menekankan perlunya independensi keputusan kemanusiaan yang jauh dari ketegangan dan tarik-menarik politik dan perlunya memperbaiki lingkungan hidup penduduk Jalur Gaza, dengan membuka pos-pos perlintasan dan memberikan kebebasan lalu lintas warga dan barang.
Hamad juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara lembaga sosial yang bekerja di Jalur Gaza untuk menciptakan integrasi dalam penyediaan layanan untuk kehidupan yang layak bagi masyarakat miskin.
Dia menekankan pentingnya mengaktifkan program-program khusus untuk kalangan yang terpinggirkan di Tepi Barat di Jalur Gaza, serta perlunya meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Sosial, serta bekerja untuk memberdayakan keluarga miskin melalui pemberian berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Hamad menyoroti pentingnya meningkatkan bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial kepada rakyat Palestina melalui lembaga internasional dan regional. (sumber : info palestina)
