Gaza, (Sahabat Palestina Memanggil), – Konferensi Gaza yang terdiri dari faksi-faksi nasional maupun Islam, Selasa (17/9) menyepakati pentingnya membangun strategi nasional yang komprehensif untuk memecahkan kebuntuan dari kesepakatan Oslo yang telahmenghancurkan perjuangan Palestina dan mewariskan kerusakan serta perpecahan yang lebih parah bagi bangsa Palestina.

Para peserta konferensi menekankan perlunya menyepakati program nasional berdasarkan pendekatan perlawanan dan kekuatan rakyat Palestina, disamping memanfaatkan kelemahan musuh Zionis serta mengembalikan bangunan PLO untuk menghimpun seluruh elemen nasional.

Kesepakatan ini muncul ditengah dialog nansional bertajuk, “Keluar dari Oslo” yang diadakan gerakan Jihad Islam di Kota Gaza, dihadiri seluruh perwakilan kelompok faksi nasional dan Islam.

Sekretaris Jenderal gerakan Jihad Islam Ziad Nakholah mengatakan, Kesepakatan Oslo adalah pelajaran dan pengalaman terburuk yang dialami suatu bangsa di muka bumi ini. Ia menegaskan, perlawanan dan kesatuan prioritas utama dalam menghadapi proyek Zionis.

Nakholah menjelaskan, sejak hari pertama penandatanganan perjanjian Oslo, semua pihak yang menandatangani atau menghadirinya tahu bahwa kita sebagai rakyat Palestina, telah kehilangan 87% wilayah Palestina selamanya. Sementara sisanya juga tidak yakin akan dapat dimilikinya.

Dia menekankan, Palestina menghadapi tantangan dan hak baru. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab untuk memperbaiki jalur politik kita untuk memastikan pelestarian hak-hak bangsa Palestina ke depannya.

Sementara itu, menurut anggota biro politik Jihad Islam, Walid al-Qutti mengatakan, gerakannya tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya untuk keluar dari kebuntuan Oslo. Ia menekankan jalan keluar dari Oslo telah menjadi prinsip yang pasti untuk memulai kembali proyek pembebasan dan hak kepulangan.

Dia menunjukkan, untuk keluar dari kebuntuan Oslo dibutuhkan tekad yang kuat dari semua elemen nasional untuk kemudian digabungkan untuk mengembangkan visi dan strategi nasional yang akan menjadi subjek konsensus nasional. (sumber : info palestina)

 

Bagikan