Al-Quds – Sahabat Palestina Memanggil+-
Juru bicara Kementerian Perhubungan Israel menegaskan bahwa “Komite Infrastruktur Nasional” Israel telah menyeteujui pembangunan stasiun kereta api di dekat Tembok Al-Buraq (tembok barat Masjid al-Aqsha) di Kota Tua al-Quds yang diduduki penjajah Israel.

Menteri Transportasi Zionis, Biszil Smotrich, menyebut keputusan “Komite Infrastruktur Nasional” Israel tersebut sebagai keputusan yang “bersejarah”.

Di sisi lain, direktur Pusat al-Quds untuk Hak Sosial dan Ekonomi, Ziyad Al-Hamouri, mengatakan bahwa proyek ini dan semua proyek-proyek penjajah Israel lainnya di sekitar Kota Tua bertujuan hanya untuk melayani penduduk Yahudi di kota tersebut dengan mengorbankan penduduk Palestina.

Dia menambahkan, “Israel ingin mengarahkan pariwisata dan perusahaan-perusahaan ke kota terowongan yang sedang dibangun di bawah Kota Tua.”

Disebutkan bahwa stasiun kereta baru ini merupakan perpanjangan dari jalur kereta cepat yang mulai beroperasi pada akhir Desember antara Tel Aviv dan Yerusalem (al-Quds).

Media-media Israel menjelaskan bahwa pekerjaan untuk peluncuran kereta ekspres ini dimulai dari Stasiun Yitzhak Navon di pintu masuk kota al-Quds ke Tembok Al-Buraq, semua jalurnya akan lewat di bawah tanah.

Jalur ini menbentang dari bawah jalan Jaffa Street di al-Quds, pada kedalaman sekitar 80 meter dari Stasiun Navon Yitzhak hingga kedalaman 50 meter ketika mencapai stasiun Tembok Al-Buraq, yang akan diberi mana Stasiun Donald Trump.

Sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, Trump telah mengambil beberapa keputusan yang mendukung penjajah Israel, terutama pengakuannya pada akhir tahun itu bahwa al-Quds Timur dan Barat adalah ibukota tunggal untuk Israel.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yordania dan Urusan Asing mengutuk persetujuan pemerintah Israel untuk memperluas kereta ekspres yang menghubungkan Tel Aviv dan al-Quds hingga ke Kota Tua di al-Quds, dan pembangunan stasiun kereta di Kota Tua.

Juru bicara Kementerian Luar Negari Yordania, Duta Besar Dhaifallah Al-Fayez, mengatakan bahwa langkah sepihak ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional, serta melanggar secara terang-terangan terhadap resolusi-resolusi PBB dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Demikian seperti dilansir Jordan News Agency (Petra).

(sumber : info palestina)

Bagikan