Gaza – Sahabat Palestina Memanggi+-

Setelah menunggu lama, roda Mahkamah Pidana Internasional atau ICC (International Criminal Court) – meskipun lambat – mulai berputar untuk mengejar para penjahat perang dari para pemimpin penjajah “Israel” yang dituduh melakukan kejahatan perang di Palestina.

ICC sedang mempertimbangkan sejumlah pengaduan yang diajukan oleh otoritas Palestina terhadap para pemimpin “Israel” yang dituduh melakukan kejahatan perang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yang paling utama adalah agresi terhadap Gaza pada tahun 2014.

Palestina merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan resolusi PBB yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012. Palestina bergabung dengan Konvensi Roma yang mendirikan ICC, sebagai negara anggota sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah kehendak internasional.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum ICC, Fatou Bensouda, pada bulan Januari lalu, menegaskan adanya dasar untuk investigasi kejahatan perang penjajah Israel atau yang dilakukan di wilayah Palestina, yang akan mengancam para pemimpin Israel mengalami penuntutan di negara-negara yang menandatangani Perjanjian Roma dan ruang lingkup negara-negara anggota di ICC.

Langkah pertama

Pengumuman oleh ICC tentang diterimanya penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh penjajah Israel adalah langkah penting dalam upaya untuk memperlakukan korban secara adil di Tepi Barat, Gaza dan al-Quds.

Laporan Goldstone yang dikeluarkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam kasus-kasus tuduhan kejahatan perang yang dilakukan Israel sebelum, selama dan setelah perang Gaza pada tahun 2009 adalah tonggak penting dalam catatan menuntut penjajah Israel.

Sejak awal penjajah Israel telah memboikot komite “Goldstone”, dan sebelum itu adalah orang-orang Palestina yang sebelumnya mendaftarkan pengaduan atas ketidak legalan permukiman Israel dan kejahatan lainnya di Tepi Barat dan al-Quds, di mana penjajah melakukan pelanggaran hukum internasional, hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa.

Abdel Karim Shabir, seorang ahli hukum internasional, kepada Pusat Informasi Palestina mengatakan bahwa ICC beberapa hari yang lalu telah memutuskan untuk memulai prosedur penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan oleh penjajah Israel dan Amerika Serikat.

Dia menambahkan, “Sekarang ICC sedang menunggu keputusan pra-persidangan untuk memberikan keputusan pengadilan dan mengkonfirmasi keberadaan mandat untuk ICC dalam hal ini, dan pengesahan Jaksa Bensouda yang mengkonfirmasi keberadaan mandat, dan sedang menunggu keputusan awal tentang yurisdiksi dan kewenangan.”

ICC telah mengalami tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, terutama Jerman, untuk membatalkan pengaduan orang-orang Palestina yang mungkin berhasil menuntut para pemimpin Israel selama perjalanan mereka ke banyak negara, seperti yang terjadi pada (Tzipi Livni), yang menjadi sasaran upaya penangkapan London pada tahun 2010.

Issam Younis, direktur Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mizan, yang mendokumentasikan banyak kejahatan penjajah Israel dalam agresi Gaza yang berulang tahun 2008-2014, kepada Pusat Informasi Palestina mengatakan, “Orang-orang Palestina mengalami penurunan dukungan dunia di ICC.”

Lebih lanjut dia mengatakan, “Tidak ada lagi keadilan untuk menuntut Israel. Karena itu menunjukkan kejahatan perang Israel menjadi penting sesuai dengan hukum internasional dan hukum humaniter internasional sebagai alat beradab untuk berbicara kepada dunia.”

Younis menegaskan perlunya melindungi warga sipil dari agresi penjajah Israel dan tidak membiarkan kejahatan Israel tanpa pertanggung jawaban. Karena kejahatan penjajah Israel terhadap tanah dan manusia Palestina terus meningkat di Tepi Barat, Gaza dan al-Quds.

Preseden yudisial

Banyak pengaduan orang Palestina di ICC terhadap penjajah Israel yang masih dalam tahap awal diterima atau dipertimbangkan oleh komite pendahuluan. Akan tetapi penjajah israel telah meminta bantuan sejumlah negara untuk membatalkannya, terutama Amerika Serikat dan Jerman.

Para pejabat Israel sedang menunggu kemunculan keputusan ICC beberapa hari kemudian untuk membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina.

Warga Palestina Ismail Ziyada, yang memegang kewarganegaraan Belanda, telah mengajukan pengaduan kepada pengadilan Belanda untuk meminta pertanggungjawaban tentara Israel, diwakili oleh komandan Angkatan Udara Israel dalam agresi Gaza tahun 2014, Amir Eshel, dan komandan operasi militer, Benny Gantz, dengan memanfaatkan hak sipilnya dalam pengaduan atas pihak-pihak resmi Israel.

Sebuah pesawat tempur Israel telah membom rumah Ismail Ziyada dalam agresi 2014. Serangan ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, lima di antaranya adalah penghuni rumah. Mereka adalah ibu Ismail, 3 saudara lelaki, istri dari salah satu seorang saudara laki-lakinya, putranya, dan salah seorang tetangga mereka.

Pengaduan Ismail Ziyada muncul pada awal tahun 2020, dan merupakan preseden yudisial, serta memicu reaksi luas yang membuat marah Israel, dan membuat Israel merasa cemas dan ketakutan. Setelah itu Israel menggunakan semua alat penekan di Belanda untuk membatalkan pengaduan tersebut.

Saad Ziyada, saudara laki-laki Ismail, yang sekarang berada di Jalur Gaza, menegaskan bahwa pengaduan itu membuat marah penjajah Israel. Namun pengadilan Belanda kemudian memutuskan bahwa kasus itu tidak berada dalam yurisdiksinya. Kemungkinan penjajah Israel telah menggunakan banyak alat penekan terhadap Belanda untuk menggagalkan pengaduan tersebut.

Dia menambahkan, “Kami sekarang dalam proses mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa kasus tersebut tidak berada dalam yurisdiksinya. Pengaduan tersebut telah mendapatkan dukungan dari badan-badan yang mendukung hak-hak Palestina di luar negeri secara finansial dan moral.”

Muhammad al-Sa`fin, seorang tetangga dari rumah yang dibom itu, kepada Pusat Informasi Palestina mengatakan bahwa dia terkejut dengan suara ledakan yang kala itu menghantam rumah tetangganya yang bertingkat 3 tersebut, yang dibom oleh pesawat tempur penjajah Israel sebelum akhirnya seluruh penghuninya meninggal dunia di bawah puing-puing tanpa peringatan sebelumnya.

Waktu dimulainya investigasi oleh ICC ini telah menjadi gangguan bagi penjajah Israel, yang dulunya berada di atas keadilan internasional, dan melakukan kejahatan perang tanpa ada yang meminta pertanggungjawaban sejak tahun 1948, melalui bantuan kekuatan-kekuatan yang berada di atas hukum untuk melegalkan agresinya.

(sumber : info palestina)

Bagikan