Pakar urusan tahanan, Abdel Nasser Farwana, mengatakan bahwa sejak awal tahun ini, otoritas pendudukan Israel mengeluarkan hampir (850) keputusan penahanan administratif, antara keputusan baru dan perpanjangan penahanan administratif.
Dalam pernyataannya, Farwana menjelaskan bahwa penahanan administratif telah menjadi bagian tak terpisahkan dari politik Israel yang konsisten dalam berurusan dengan Palestina, dan menjadi alat yang mudah untuk menjustifikasi penangkapan pejuang, tokoh pemegang opini dan sarana hukuman kolektif kepada warga Palestina. Hal ini dinilai merupakan kejahatan menurut hukum internasional yang memerlukan tindakan untuk mengekangnya dan mengadili para pelakunya.
Farwana menyerukan agar ada upaya bersama dan tindakan kolektif untuk mengekang kejahatan, dan untuk menghentikan penahanan administratif.
Otoritas pendudukan Israel meningkatkan kebijakan penahanan administratif, khususnya selama Mei lalu, dan terus mengeluarkan perintah penahanan administratif baru terhadap tahanan baru, serta memperbarui perintah penahanan administratif terhadap orang lain.
Sebagian besar tahanan administratif adalah mantan tahanan yang menghabiskan bertahun-tahun di penjara pendudukan, dan di antara mereka total tahun penahanan mereka melebihi lebih dari 15 tahun.
Otoritas pendudukan dan administrasi penjara mengklaim bahwa tahanan administrasi memiliki dokumen “rahasia” yang tidak dapat diungkapkan, sehingga tahanan tidak mengetahui lamanya hukuman atau dakwaan terhadapnya.
(sumber/pip)
